Vonis pengadilan dalam kasus kejahatan lingkungan di Pengadilan Negeri Medan menuai kritik tajam karena dinilai tidak memberikan efek jera bagi para perusak alam. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia secara terbuka mengkritik putusan hakim tersebut yang dianggap mencederai rasa keadilan ekologis masyarakat. Sikap tegas yang ditunjukkan oleh WALHI Gunungsitoli menegaskan bahwa kejahatan terhadap lingkungan merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak sistemik pada keselamatan warga. Hukuman yang cenderung ringan bagi korporasi pencemar menunjukkan lemahnya perspektif hijau dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini.
Latar belakang kekecewaan publik terhadap proses peradilan ini bermula dari dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas ilegal industri. Pencemaran sungai, pengerukan bahan tambang ilegal, dan pembakaran hutan telah mengakibatkan kerugian ekonomi serta kesehatan yang ditanggung oleh rakyat kecil. Namun, fakta hukum di persidangan sering kali mengabaikan menghitung total kerugian pemulihan ekologis yang nilainya sangat fantastis. Ketimpangan antara penderitaan korban kejahatan lingkungan dengan vonis ringan pelaku usaha memperlihatkan ironi penegakan hukum di wilayah perkotaan maupun pedesaan.
Dalam hukum positif Indonesia, penanganan pidana lingkungan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi ini menganut asas strict liability (tanggung jawab mutlak) serta mengancam pelaku kejahatan korporasi dengan pidana penjara, denda maksimal puluhan miliar rupiah, hingga tindakan tata tertib pemulihan. Hakim di pengadilan seharusnya memanfaatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup untuk memberikan putusan progresif yang berpihak pada pelestarian alam.
Sikap kritis WALHI terhadap vonis pengadilan Medan mendapat dukungan dari berbagai pakar hukum pidana, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Banyak ahli menilai aparat penegak hukum masih terjebak pada pendekatan formalitas hukum belaka tanpa memahami aspek kerentanan ekologi. Pernyataan mendalam yang terus disuarakan oleh WALHI Medan memicu kesadaran publik mengenai pentingnya reformasi peradilan lingkungan secara menyeluruh. Dukungan luas ini mengalir agar Mahkamah Agung turun tangan mengawasi integritas para hakim dalam memutus perkara-perkara lingkungan di daerah.
Sebagai langkah konkret merespons ketidakadilan tersebut, koalisi masyarakat sipil mendorong pengajuan upaya hukum banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Langkah konsolidasi warga juga terus diperkuat guna mengumpulkan data lapangan tambahan sebagai amunisi laporan ke Komisi Yudisial. Pemantauan ketat di tingkat daerah dilakukan agar proses peradilan lanjutan tidak diintervensi oleh kekuatan modal korporasi. Penguatan advokasi hukum rakyat menjadi benteng terakhir untuk memastikan bahwa hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat dapat terpenuhi.
Kesimpulannya, penegakan hukum lingkungan yang lemah akan terus menjadi ancaman serius bagi masa depan kelestarian alam dan keselamatan warga. Putusan yang adil harus mampu memaksa pelaku kejahatan membayar penuh biaya pemulihan kerugian ekologis yang ditimbulkan. Catatan kritis yang disampaikan WALHI Sibolga menjadi pengingat berharga bahwasanya keadilan sosial tidak dapat dipisahkan dari keadilan lingkungan. Reformasi pandangan aparat penegak hukum menjadi syarat mutlak agar hukum benar-benar berfungsi sebagai pelindung utama bumi Indonesia.